“Sekitar 61 juta orang mudik ke Jawa Tengah. Desa harus mampu menangkap potensi itu dengan menjadikan desa sebagai happy village,” ujar La Ode.
Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga tata kelola pemerintahan desa, agar tetap berada pada jalur pembangunan yang telah direncanakan.
Sementara itu, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos mengatakan, pemerintah provinsi tengah melakukan pemetaan potensi desa guna mendorong pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui kerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi ternama, salah satunya Institut Pertanian Bogor (IPB).
Pemetaan itu mencakup identifikasi kebutuhan riil masyarakat desa, khususnya nelayan dan petani, mulai dari sarana perikanan seperti kapal dan fasilitas penyimpanan (storage) hingga ketersediaan dan kebutuhan lahan pertanian.
Terkait sektor pertanian, Sherly menjelaskan bahwa potensi Maluku Utara didominasi tanaman musiman dan tahunan. Salah satu komoditas unggulan yang tengah didorong pengembangannya adalah kelapa.
“Kami ingin, kalau memungkinkan, setiap nelayan memiliki kapal dan storage sendiri, serta satu kepala keluarga petani mengelola satu hektare lahan. Mapping ini penting untuk mengetahui kebutuhan lahan secara riil,” ujarnya.
Ia menambahkan, berbagai skema bantuan sebenarnya telah tersedia, baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Namun, diperlukan peran pemerintah daerah untuk mengorkestrasikan seluruh dukungan tersebut agar output pembangunan benar-benar berdampak bagi masyarakat.
“Sama seperti yang disampaikan Gubernur Jawa Tengah, bantuan itu banyak. Tugas kita adalah mengorkestrasikannya agar hasilnya nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” ungkapnya.*
