Meski demikian, pelaku usaha masih menghadapi kendala teknis dalam implementasi sistem Online Single Submission (OSS) setelah adanya perubahan regulasi. Juliani menegaskan persoalan tersebut bukan terletak pada proses perizinan, melainkan integrasi sistem yang belum berjalan optimal.
“Permasalahannya itu bukan di perizinan. Perizinan semuanya sudah rampung, sudah selesai, tetapi sistem tidak bisa mengunggah. Akibatnya ada pelaku usaha yang terkendala mengeluarkan delivery barang,” jelasnya.
Masukan serupa disampaikan perwakilan Korrun Group, Suartin Huang. Ia mengungkapkan perusahaan tengah menyiapkan investasi seluas sekitar 32 hektare di Kabupaten Grobogan dengan potensi penyerapan sekitar 7.000 tenaga kerja. Saat ini proyek tersebut masih menunggu penyelesaian aspek administrasi terkait lahan.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, memastikan pemerintah provinsi akan bergerak cepat menyelesaikan hambatan yang dihadapi investor agar tidak mengganggu realisasi investasi.
Terkait kendala OSS, Ahmad Luthfi langsung meminta jajaran terkait melakukan pengecekan dan pendampingan kepada pelaku usaha.
“Kita cek OSS-nya. Termasuk OSS-OSS yang lain. Saya tidak ingin investasi terganggu karena persoalan administrasi,” tegasnya.
Mengenai investasi di Kabupaten Grobogan, Luthfi menegaskan pemerintah tetap membuka ruang bagi investasi baru tanpa mengabaikan perlindungan terhadap lahan pertanian produktif sebagai penopang ketahanan pangan Jawa Tengah.
Menurutnya, solusi dapat ditempuh melalui mekanisme perubahan tata ruang sesuai ketentuan apabila pemerintah daerah mampu menyediakan lahan pengganti.
“Kalau memang masuk wilayah itu segera dibawa ke Kementerian ATR/BPN untuk melakukan perubahan perda. Jadi itu bisa kita lakukan asalkan pemda Grobogan mampu membuat pengganti tanah,” jelasnya.
Kepala DPMPTSP Jawa Tengah, Sakina Rosellasari, menambahkan, pihaknya siap memfasilitasi penyelesaian kendala teknis OSS melalui pendampingan langsung kepada pelaku usaha. DPMPTSP juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi agar setiap persoalan yang muncul dapat segera diselesaikan.
Dengan pengawalan perizinan, percepatan penyelesaian kendala, dan kepastian dukungan pemerintah, Jawa Tengah terus memperkuat posisinya sebagai salah satu daerah tujuan investasi yang menjanjikan sekaligus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat.**
