Welfare State ala Jawa Tengah

Baca Juga: PGN Boyong Apresiasi BPH Migas 2025, Dedikasi Konkret Penyediaan Energi untuk Negeri

Demikian halnya pendekatan welfare state untuk pemenuhan kebutuhan dasar Pendidikan dan Kesehatan melalui beasiswa dan asuransi kesehatan gratis bagi warga miskin. Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah program daycare untuk buruh di kawasan industri. Sebagai program baru tentu ini menantang dalam level implementasi. 

Mengingat kebutuhan akan sinergi dengan berbagai pihak yang sangat diperlukan. Melalui program ini harapannya dapat mengurangi beban pengeluaran buruh sekaligus memberikan jaminan kualitas dalam pengasuhan anak. Semangat yang sama juga muncul dalam program penuruan tarif Trans Jateng untuk buruh, lansia, veteran, dan pelajar.

Semangat welfare state juga diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus jaminan kegagalan usaha dalam sector pertanian. Melalui program pembelian hasil panen petani dan nelayan oleh BUMD serta program asuransi gagal panen bagi petani dan nelayan. Kedua program ini diharapkan dapat meningkatkan kondisi ekonomi petani dan nelayan di Jawa Tengah. 

Baca Juga: Ketika Surya Menjadi Tenaga, Asa Baru di Kepungan Rob Sayung

Sumber pendanaan program-program welfare state memiliki variasi yang beragam, bahkan pengalaman di sejumlah negara terdapat pengaruh yang kuat antara ideologi partai dengan model pendanaan welfare state. Partai-partai yang cenderung sosialis menekankan pada sumber pendanaan dari pajak progresif. Sebaliknya partai yang cenderung liberal menekankan pada kontribusi individu sebagai sumber pendanaan (Schmidt 2021). 

Namun demikian dalam praktiknya sumber pendanaan program welfare state banyak dilakukan melalui skema bersama antara negara, swasta dan individu dengan persentase yang beragam. Dalam perspektif Jawa Tengah, tentu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak akan mencukupi. Terlebih dengan dinamika kebijakan transfer keuangan daerah dari pemerintah pusat. 

Oleh karena itu kemudian pola pembiayaan program welfare state secara gotong royong dalam tata kelola pemerintahan (collaborative governance in finance) menjadi penting. Kerangka pendanaan program yang melibatkan banyak stakeholders selain melalui APBD seperti dengan dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibilities), zakat infaq shodaqoh, dan kerja sama dengan perguruan tinggi. 

Baca Juga: Pompa Surya Bekerja, Rob Perlahan Mundur

Pada akhirnya tentu program-program yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat tersebut memerlukan partisipasi publik baik dalam tahap perencanaan hingga monitoring dan evaluasinya. Berbagai kanal online hingga Kantor Gubernur Rumah Rakyat menjadi media bagi publik untuk ikut berpartisipasi secara lebih substantif.

Penulis : Wahid Abdulrahman (Wakil Ketua TPPD Jawa Tengah