Sekjen Partai PRIMA Mayjen Purn R Gautama Ingatkan Publik, Polemik Transfer Data WNI ke AS, UU PDP Punya Aturan Ketat

Gautama pernah terlibat dalam operasi di wilayah konflik seperti Aceh, Poso, Papua, dan Timor Timur.

Baca Juga: Beras Oplosan Perlu Diwaspadai, Heri Londo DPRD Jateng Minta Proses Distribusi Diawasi Ketat

Ia juga pernah menjadi Kabinda Aceh dan Direktur Kontra Separatisme Deputi III BIN.

Baca Juga: KUA-PPAS 2025 Disepakati, Wakil Ketua DPRD Jateng Berharap Program Prioritas Dikebut

Gautama menegaskan bahwa pemerintah telah berkomitmen melindungi setiap data pribadi warga dengan ketat, transparan, dan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

Baca Juga: Saat Nawal Berbagi Semangat dengan Anak Panti Sosial Pamardi Utomo Boyolali

UU PDP adalah singkatan dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, yaitu UU Nomor 27 Tahun 2022 yang menjadi landasan hukum utama di Indonesia untuk melindungi data pribadi warga negara di era digital.