BOYOLALI - Desa dan kepala desa dipandang sebagai ujung tombak pembangunan nasional. Pembangunan desa didorong agar berbasis potensi dan kearifan lokal, sejalan dengan karakter serta sumber daya yang dimiliki masing-masing wilayah.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengatakan, pembangunan nasional yang berkelanjutan dapat dicapai jika desa ditempatkan sebagai fondasi utama melalui penguatan potensi lokal dan kepemimpinan kepala desa.
Pernyataan tersebut disampaikan Ahmad Luthfi saat menjadi narasumber dalam Lokakarya Desa/Kelurahan Berprestasi dalam rangkaian Peringatan Hari Desa Nasional di Pendopo Gedhe, Kabupaten Boyolali, Rabu, 14 Januari 2026.
“Pembangunan nasional harus berangkat dari desa. Kepala desa harus bangga sebab merekalah ujung tombak pembangunan nasional,” ujar Ahmad Luthfi di hadapan ratusan kepala desa dan kelurahan berprestasi dari berbagai daerah di Indonesia.
Lokakarya tersebut juga menghadirkan sejumlah narasumber nasional, di antaranya Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Reda Manthovani, serta Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, La Ode Ahmad P Bolombo.
Dalam paparannya, Ahmad Luthfi menekankan desa dan kelurahan yang telah meraih prestasi harus menjadi pionir pembangunan di wilayah masing-masing. Ia menyebutkan, arah kebijakan dan implementasi pembangunan desa harus berorientasi pada pengentasan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kemiskinan tidak bisa diperangi oleh satu unsur saja, tetapi harus dilakukan secara terintegrasi oleh pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga kementerian,” katanya.
Diungkapkan, Jawa Tengah merupakan provinsi dengan jumlah desa terbanyak di Indonesia, yakni 7.810 desa dan kelurahan yang tersebar di 35 kabupaten/kota. Ribuan desa tersebut memiliki beragam potensi, mulai dari sektor pertanian, pariwisata, pesisir, infrastruktur, sumber daya manusia, hingga ekonomi lokal.
Ia mencontohkan, pada sektor pertanian, Jawa Tengah memiliki desa lumbung pangan, dengan sentra padi di 334 desa pada 16 kabupaten yang didukung 657 kelompok lumbung pangan. Sementara itu, sentra jagung tersebar di 449 desa di 20 kabupaten, dengan total produksi pada 2025 mencapai 3,69 juta ton.
Selain pertanian, lanjutnya, Jawa Tengah juga memiliki 2.331 desa mandiri energi (DME). Desa-desa tersebut terbagi dalam kategori mapan sebanyak 28 desa, berkembang 165 desa, dan inisiatif sebanyak 2.138 desa.
Terkait arah kebijakan pembangunan desa hingga 2029, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan pemerataan ekonomi berbasis potensi desa dan industri hijau. Program prioritas meliputi penguatan tata kelola pemerintahan desa, pengembangan desa maju dan mandiri dengan target 2.575 Desa Mandiri, peningkatan bantuan keuangan desa, serta penguatan badan usaha milik desa (BUMDes) dengan target sekitar 3.200 BUMDes Maju atau setara 47,46 persen.
“Setiap desa itu berbeda. Ada yang unggul di pariwisata, produk lokal, kearifan budaya, maupun potensi pemuda milenial. Karena itu, kami mendorong penguatan kecamatan berdaya di semua daerah untuk memperpendek rentang kendali antara pemerintah provinsi dan desa,” jelasnya.
Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendes PDTT, La Ode Ahmad P Bolombo, menegaskan, pembangunan desa berbasis potensi lokal menjadi kunci terwujudnya Indonesia Emas.
Menurutnya, desa harus mampu menangkap peluang ekonomi dan sosial yang ada di sekitarnya, termasuk arus mudik yang setiap tahun menjadikan Jawa Tengah sebagai tujuan utama.