Semarang - Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Heri Pudyatmoko menegaskan bahwa pemerataan ekonomi antara perkotaan dan pedesaan adalah tantangan besar yang harus segera diatasi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.
Dalam situasi di mana kesenjangan ekonomi masih nyata, terutama antara wilayah perkotaan yang berkembang pesat dan desa yang tertinggal, Heri menekankan pentingnya kebijakan yang berfokus pada pengembangan ekonomi kedaerahan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.
“Desa dan kota adalah bagian integral dari Jawa Tengah. Tidak ada yang boleh tertinggal. Kita harus memastikan bahwa kemajuan di satu wilayah tidak menciptakan kesenjangan di wilayah lain,” ujarnya.
Menurut Heri, Jawa Tengah memiliki potensi ekonomi yang besar, mulai dari sektor industri di perkotaan hingga sektor pertanian dan pariwisata di pedesaan. Namun, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa kontribusi sektor perkotaan terhadap PDRB Jawa Tengah masih jauh lebih besar dibandingkan sektor pedesaan.
Selain itu, tingkat pengangguran dan kemiskinan di desa cenderung lebih tinggi dibandingkan di kota.
“Perkotaan terus maju dengan infrastruktur modern dan investasi besar, sementara desa masih berkutat dengan akses jalan, listrik, dan air bersih yang terbatas. Ini menunjukkan bahwa pembangunan kita masih belum merata,” kata Heri.
Menurutnya, pola pembangunan yang terlalu terpusat di kota menyebabkan urbanisasi yang tidak terkendali. Banyak penduduk desa yang pindah ke kota untuk mencari penghidupan, meninggalkan potensi besar di pedesaan yang belum tergarap maksimal.
Heri juga menyoroti pentingnya memastikan bahwa pengembangan ekonomi tidak merusak alam dan lingkungan. Ia mengingatkan bahwa Jawa Tengah menghadapi ancaman kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali, seperti penambangan liar dan konversi lahan hijau menjadi kawasan industri.
“Kita tidak bisa mengorbankan lingkungan demi keuntungan jangka pendek. Ekonomi kedaerahan harus berbasis pada prinsip keberlanjutan, di mana manusia dan alam dapat hidup berdampingan secara harmonis,” tegas Heri.
“Kita harus membangun sistem yang memastikan tidak ada desa yang tertinggal. Setiap anggaran yang kita alokasikan harus benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat desa,” lanjutnya.
Heri berharap bahwa melalui kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, kesenjangan ekonomi antara kota dan desa di Jawa Tengah dapat diminimalkan. Ia mengajak semua pihak untuk berkontribusi dalam pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
“Jawa Tengah memiliki potensi besar, baik di kota maupun di desa. Dengan kebijakan yang tepat dan pelaksanaan yang konsisten, kita bisa menciptakan provinsi yang maju secara ekonomi, tetapi tetap menjaga harmoni dengan alam,” pungkasnya. [Adv-Pantura Network]
