SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menunjukkan akselerasi signifikan dalam penanganan backlog perumahan. Hingga triwulan I 2026, sebanyak 281.312 unit rumah bagi warga miskin berhasil dibangun. Hal ini menjadi bukti hasil kolaborasi lintas sektor dalam mempercepat pemenuhan hunian layak.
Capaian tersebut merupakan akumulasi pembangunan sepanjang tahun 2025 hingga awal 2026. Pada 2025, realisasi pembangunan rumah mencapai 274.514 unit yang bersumber dari berbagai skema pendanaan.
Rinciannya meliputi APBN sebanyak 14.454 unit, APBD Provinsi Jawa Tengah 17.510 unit, APBD kabupaten/kota 12.830 unit, CSR dan Baznas 4.012 unit, serta sumber lainnya sebesar 219.524 unit. Selain itu, terdapat pembaruan data sebanyak 6.184 unit.
Memasuki triwulan I 2026, pembangunan kembali bertambah 6.798 unit, sehingga total capaian mencapai 281.312 unit.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Jawa Tengah, Boedyo Dharmawan, mengatakan, capaian tersebut menjadi bagian penting dalam menekan angka backlog perumahan di Jawa Tengah.
“Pada akhir 2025, backlog perumahan tercatat sekitar 1,33 juta unit. Berkat upaya kolaboratif, sepanjang 2025 berhasil ditekan sekitar 274 ribu unit, sehingga awal 2026 turun menjadi sekitar 1,05 juta unit,” ujarnya, Rabu (6/5/2026).
Ia menjelaskan, pemerintah menargetkan penurunan backlog tersebut dapat dituntaskan dalam empat tahun ke depan melalui sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, serta dukungan pemangku kepentingan seperti CSR, Baznas, pelaku usaha, dan masyarakat.
Penanganan backlog sendiri mencakup dua aspek, yakni kepemilikan rumah bagi masyarakat yang belum memiliki hunian serta peningkatan kelayakan rumah melalui perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
“Program ini tidak hanya membangun rumah baru, tetapi juga memperbaiki rumah yang tidak layak agar memenuhi standar hunian yang aman dan sehat,” jelas Boedy.
Penentuan penerima bantuan dilakukan berdasarkan data terpadu seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang kemudian diverifikasi melalui pengecekan lapangan, termasuk status lahan dan kondisi fisik bangunan.
Program ini juga menjadi bagian dari dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terhadap target nasional pembangunan 3 juta rumah.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, yang memimpin Jawa Tengah bersama Wagub Taj Yasin, mengatakan, program RTLH adalah wujud nyata kehadiran pemerintah untuk memastikan masyarakat hidup di hunian yang layak, aman, dan sehat.
“Kami akan terus memperkuat kolaborasi agar semakin banyak warga terbantu dan backlog perumahan di Jawa Tengah bisa ditekan secara bertahap,” ungkap Ahmad Luthfi.
Menurutnya, penyediaan rumah bagi warga miskin bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi upaya menghadirkan keadilan sosial.
