"Sekarang proses verfal. Nanti ketika ada bansos maka bisa diverifikasi lagi oleh babinsa atau bhabinkamtibmas, dan kades atau petinggi" kata Mas Wiwit saat kegiatan Pengarahan kepada Tiga Pilar yang digelar di Pendopo Jepara, Jumat (22/8/2025).
Baca Juga: Semangat Efisiensi, Pemakaian Gas Bumi PGN di Kemenhan dan TNI Jalan Terus
Berdasar data Dinsospermades Jepara, tercatat, penerima progam PBI JK yg nonaktif sebanyak 58.394 jiwa. Selain itu data RTLH 9.191 unit dan ribuan data penerima PKH dan bansos lainnya di Kota Ukir.
Menurut Bupati Witiarso, layak tidaknya data penerima bansos pemerintah ditentukan hasil verifikasi tiga pilar. Mereka akan melakukan verifikasi ulang di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.
"Sehingga tidak ada lagi penerima manfaat di luar data tersebut. Presiden ingin data bansos tidak jadi alat politik namun benar-benar untuk membantu yang tak mampu. Semisal tim sukses pilkada dimasukkan ke data itu, tak boleh," ujarnya.