"Kondisi ini memerlukan intervensi yang masif, terintegrasi, dan berkelanjutan melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat," ujarnya.
Dikatakan, Pemprov Jateng terus melakukan intervensi melalui dukungan APBD Provinsi berupa bantuan keuangan pemerintah desa dan bantuan sosial. Pada Tahun 2025, penanganan rumah mencapai 17.510 unit. Sedangkan tahun 2026 ditargetkan sebanyak 5.000 unit.
Melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS dari Kementerian PKP di tahun 2025 sebanyak 7.352 unit. Hingga Mei 2026 tercapai 30.000 unit, dengan SK Tahap 5 sebanyak 2.121 unit.
Sedangkan realisasi KPR FLPP Tahun 2025 di Jawa Tengah mencapai 24.470 unit senilai Rp2,9 triliun dan menempatkan Jawa Tengah pada peringkat kedua nasional.
Pada periode Januari sampai April 2026, realisasi KPR FLPP di Jawa Tengah mencapai 4.613 unit senilai Rp550,3 miliar dan berada pada peringkat ketiga nasional. Secara kumulatif Tahun 2025 hingga April 2026, Jawa Tengah telah merealisasikan 29.083 unit senilai Rp3,46 triliun.
Adapun Kredit Program Perumahan periode Januari sampai April 2026, Jawa Tengah mencapai 19.195 debitur dengan nilai Rp3,4 triliun.
Pemprov, lanjutnya, juga telah melaksanakan pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dan BPHTB sebesar 100 persen bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Realisasi kebijakan PBG Rp0 di Jawa Tengah mencapai 14.123 unit. Sementara realisasi pembebasan BPHTB di Jawa Tengah mencapai 1.320 unit.
"Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong akses masyarakat terhadap kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau," ujarnya.
Selain itu, Pemprov Jateng juga mendukung penuh Program Nasional 3 Juta Rumah serta program daerah “1 KK 1 Rumah Layak Huni”. Pelaksanaan program dilakukan melalui gerakan “Ngopeni Omah Nglakoni Sesarengan” berbasis kolaborasi dan gotong royong.
Adapun program prioritas yang terus dikembangkan antara lain, KPR FLPP dengan bunga 5 persen, DP 1 persen, dan tenor hingga 20 tahun. Program Oemah Lestari dengan bunga 8 persen flat, tenor 15 tahun, dan konsep green building.
Ada juga peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni atau RTLH. Bantuan pembangunan rumah baru untuk penanganan backlog, relokasi, dan bencana, dan pengembangan Rumah Apung sebagai solusi kawasan pesisir dan wilayah terdampak rob.
Dalam pembangunan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah, diwujdukan melalui dukungan APBN dan sinergi lintas sektor.
"Sinergi pusat dan daerah diharapkan semakin kuat dalam mempercepat penanganan backlog perumahan serta pembangunan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah berharap masyarakat Jawa Tengah semakin mudah mengakses hunian yang layak dan terjangkau," katanya.***
