Langkah ini bahkan mendapat apresiasi dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Menurutnya, kolaborasi pemerintah daerah dan kampus adalah cara cerdas memastikan kebijakan publik tidak lahir dari intuisi semata.
“Ini good idea, good move. Kenapa? Supaya kalau kita bikin kebijakan itu bukan feeling-feeling-an, tapi benar-benar berdasarkan studi,” ujar Tito dalam forum nasional di Semarang.
Di Jawa Tengah, pembangunan kini tak lagi berdiri sendiri di balik meja birokrasi. Ia hidup di ruang kelas, laboratorium, dan desa-desa. Ketika kampus turun tangan, kebijakan pun menemukan pijakan ilmiahnya. Lebih akademik, lebih efisien, dan lebih membumi. Pembangunan tak lagi sekadar deretan program, melainkan jejak pengetahuan yang menyentuh kehidupan warga. Ia meninggalkan arah yang lebih jelas bagi masa depan.*
