“Melihat capaian di tahun 2025, kami sangat optimis untuk program hunian layak bagi masyarakat akan terus meningkat dari tahun ke tahun di masa mendatang,” tegas Boedyo.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menuturkan, program peningkatan hunian layak merupakan fokus pembangunan di Jawa Tengah, terutama untuk mengatasi kemiskinan ekstrem. Program tersebut dilakukan menggandeng stakeholder dengan dukungan APBD provinsi, kabupaten/kota, Baznas, CSR, dan APBN.
“Kami jalankan secara kolaboratif. Kabupaten/kota, provinsi, dan kementerian bekerja bersama. Setiap triwulan kami evaluasi. Hasilnya, kemiskinan ekstrem turun dari 9,58 persen menjadi 9,48 persen, dan pertumbuhan ekonomi meningkat dari 5,28 persen menjadi 5,37 persen di atas rata-rata nasional,” tandasnya.
Capaian tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan perumahan bukan berdiri sendiri. Ia berkelindan dengan isu kemiskinan, kesehatan, hingga produktivitas ekonomi. Di titik ini, rumah kembali menemukan maknanya, bukan sekadar bangunan, melainkan fondasi masa depan keluarga.
Jawa Tengah sedang membangun lebih dari sekadar tembok dan atap. Ia sedang merajut harapan, satu rumah layak pada satu waktu. Dan ketika negara hadir hingga ke ruang paling privat warganya, pembangunan menemukan arti yang sesungguhnya.*
