“Nilai investasi dari BGN yang turun ke Jawa Tengah mencapai sekitar Rp 32 triliun per tahun, bahkan lebih besar dari APBD provinsinya. Ini menjadi dorongan luar biasa bagi industri pangan lokal, dari pemasok bahan, produsen food tray, hingga penghasil susu,” jelasnya.
BGN, kata Dadan, akan memperketat standar operasional melalui inspeksi rutin dan verifikasi dapur. Ia meminta seluruh pengelola SPPG menyiapkan alat rapid test pangan, memastikan penggunaan air bersertifikat, serta menyediakan rekaman CCTV dapur untuk pengawasan pusat.
“Setiap SPPG harus bisa menjamin makanan yang sehat, bergizi, seimbang, dan aman dikonsumsi. Itu inti dari program ini,” ujarnya.
Ia juga menegaskan, ke depan BGN bersama lintas kementerian seperti Kemenkes, BPOM, KLHK, dan Kemendagri akan terus bersinergi melakukan pengawasan terpadu.
“Kalau semua disiplin, program MBG ini bukan hanya menyehatkan anak-anak, tapi juga memperkuat kedaulatan pangan dan ekonomi daerah,” ungkapnya.
