SEMARANG – Alangkah riang hati Nur Cholis, setelah mendapat kemudahan mengangsur rumah subsidi. Kini, ia tak lagi “ngontrak“, setelah menerima program penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan ASN di lingkup Provinsi Jawa Tengah.

 

Dia bercerita, dulu susah mendapat rumah karena kesulitan memenuhi syarat yang ditentukan dari perbankan. Namun, kondisi berubah setelah mendapat program yang digagas Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

 

Kini, mimpi memiliki rumah warga Kelurahan Sijeruk-Kendal itu, mulai terwujud.

 

“Harapannya saya bisa segera menempati dan tidak ngontrak lagi. Kalau saya ambil 15 tahun, angsuran per bulan sekitar Rp1,28 juta, masih terjangkau untuk saya, masih sisa untuk yang lain,” ujar PPPK di SMK Negeri Pegandon itu, Jumat (20/6/2025) malam.

 

Kisah Nur Cholis, merupakan salah satu contoh dari penerima program penyediaan rumah dari pemerintah, bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan ASN di lingkup provinsi Jawa Tengah. Total, pada 2025 disediakan kuota sebanyak 20 ribu unit.

 

Untuk itulah, bertempat di Gedung Grhadika Bhakti Praja, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), bersama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan 35 bupati/wali kota, BPS RI, Tapera, serta Bank Jateng, melakukan penandatanganan kesepakatan, terkait Penyediaan dan Pemutahkiran Data, Informasi Statistik Penyelenggaraan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dan ASN Pemda di Provinsi Jawa Tengah.

 

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyambut baik upaya pemerintah pusat melalui Kementerian PKP. Menurutnya, hal tersebut linier dengan upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menyediakan perumahan bagi warganya, melalui program Satu KK Satu Rumah Layak Huni.

 

Ditambahkan, pihaknya bekerja keras untuk menuntaskan pemenuhan kebutuhan rumah masyarakat miskin (backlog), sebanyak 310.855 unit.