PANTURA NETWORK -- Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terus memperkuat perannya dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Melalui rapat koordinasi lintas lembaga, Polri mengonsolidasikan strategi penguatan ekosistem pertanian jagung pakan ternak dari hulu hingga hilir, sekaligus memastikan kesejahteraan petani binaan di berbagai daerah.
Rapat koordinasi yang digelar di Mabes Polri, Jakarta tersebut melibatkan Kementerian Pertanian (Kementan), Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Kegiatan ini juga diikuti secara daring oleh seluruh gugus tugas ketahanan pangan Polda se-Indonesia.
Rakor dipimpin Karobinkar SSDM Polri selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Brigjen Pol Langgeng Purnomo. Ia menegaskan bahwa forum ini menjadi momentum evaluasi sekaligus konsolidasi menuju strategi yang lebih kuat pada 2026.
Baca Juga: Reformasi di Tubuh Polri, Kapolres Jepara Erick Budi Santoso Coret Anggota Positif Narkoba
"Kami melaksanakan analisa dan evaluasi kinerja tahun sebelumnya. Indonesia berhasil tidak melakukan impor jagung untuk pabrik pakan ternak pada 2025. Rakor ini kami laksanakan untuk memperkuat kolaborasi agar strategi tahun 2026 berjalan lebih baik," ujar Brigjen Langgeng, Jumat (6/2/2026).
Pada sisi hulu, Polri berperan sebagai penghubung antara kelompok tani (Poktan) jagung dengan lembaga perbankan. Melalui skema pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang melibatkan Himbara, petani difasilitasi untuk memperoleh akses permodalan yang lebih mudah dan terjangkau.
Implementasi program ini telah berjalan di sejumlah wilayah, seperti di Nagreg dan Ciamis, Jawa Barat. Di daerah tersebut, petani mendapatkan kredit modal untuk kembali menanam jagung sekaligus memperluas lahan pertanian.
Baca Juga: Korlantas Polri: Jawa Timur itu Jadi Tujuan Utama Pergerakan Selama Nataru
Senior Vice President BRI, Danang Andi Wijanarko, yang mewakili Himbara, menyampaikan komitmen perbankan dalam mendukung ekosistem pertanian. Ia menyebutkan bahwa pada 2026, BRI menyiapkan plafon pembiayaan KUR Mikro sebesar Rp180 triliun, termasuk untuk sektor pertanian dan ekosistem jagung pakan ternak.
Tidak hanya fokus pada permodalan, Polri juga mengambil peran strategis dalam menjaga stabilitas harga jagung di tingkat petani. Melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Polri memastikan hasil panen petani tidak terjebak dalam praktik tengkulak dengan harga yang merugikan.
Sebagai solusi, Polri menggandeng Perum Bulog untuk menyerap hasil panen petani. Pengadaan jagung tahun 2026 oleh Bulog mengacu pada Surat Dinas Internal Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tertanggal 12 Januari 2026, dengan target pengadaan 1 juta ton untuk cadangan pangan pemerintah. Harga pembelian ditetapkan sebesar Rp6.400 per kilogram.
Baca Juga: Bareskrim Polri Pastikan Bakal Menangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama
"Fokus kami menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai Harga Pembelian Pemerintah. Di sejumlah wilayah, seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi ini berhasil mendorong harga pembelian Rp6.400 per kilogram sesuai standar HPP Bulog," kata Brigjen Langgeng.
Program ketahanan pangan ini juga diarahkan untuk mengoptimalkan lahan tidur, meningkatkan produksi jagung nasional, serta membebaskan petani dari ketergantungan pada tengkulak. Dengan pendampingan manajerial dan ekosistem yang terintegrasi, petani diharapkan mampu mengelola usaha tani secara berkelanjutan dan memenuhi kewajiban kredit tepat waktu.
Melalui rapat koordinasi ketahanan pangan 2026, Polri menegaskan komitmennya untuk terus mengawal ekosistem pertanian jagung pakan ternak. Langkah kolaboratif lintas sektor ini diharapkan menjadi fondasi kuat bagi kemandirian pangan nasional sekaligus peningkatan kesejahteraan petani jagung Indonesia.