PANTURA NETWORK -- Wakil Menteri (Wamen) Hak Asasi Manusia (HAM), Mugiyanto Sipin bertandang ke Kabupaten Jepara, Rabu (30/7/2025) dan menyorot empat poin utama dalam Kuliah Umum.
Empat poin itu, Mugiyanto (sapaannya) paparkan sewaktu agenda 'Kuliah Umum Bersama Wamen HAM' bersama puluhan mahasiswa serta jajaran akademis di Auditorium Perpustakaan Unisnu Jepara.
Pihaknya menyampaikan, terdapat empat poin utama dalam Rencana Aksi HAM (RANHAM) Nasional Tahun 2021-2025, yakni anak, perempuan, disabilitas, dan masyarakat adat di Indonesia.
Baca Juga: Wamen HAM RI Mugiyanto Sipin Dorong Mahasiswa Jepara Jadi Garda Terdepan Penegakan HAM
"Empat poin atau kelompok itu paling banyak mendapatkan serangan, berupa diskriminasi sosial hingga lainnya," papar Mugiyanto di sela-sela Kuliah Umum.
Berangkat dari hal tersebut, kata dia, negara hadir melalui Kementerian HAM untuk P5, berupa penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM kepada kelompok rentan.
Menurutnya, gerakan ini sesuai dengan Asta Cita yang pertama Prabowo Subianto (Presiden RI), 'Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM,' sehingga harus diperjuangkan semaksimal mungkin.
"Sebagai Wamen HAM, sudah semestinya mengerjakan sebagaimana misi Presiden RI. Baru di era Pak Prabowo ada kementrian HAM setelah Presiden RI ke empat, Abdurrahman Wahid," jelasnya.
Adapun, Wakil Rektor Tiga Unisnu Jepara, Abdul Wahab menyampaikan, kehadiran Wamen HAM merupakan kesempatan emas bagi mahasiswa sebagai ajang diskusi dan berbagi pengetahuan.
Bagi Wahab (sapaannya), HAM adalah tema sepanjang masa. Karena hingga sekarang, diskriminasi antar umat beragma, hak perempuan, serta kebebasan berekspresi belum benar-benar terpenuhi.
Baca Juga: Kolaborasi DPR dan BGN Sosialisasikan Program Makan Bergizi Gratis di Desa Layansari Cilacap
"Sudah semestinya kita saling berdialog dan berupaya menjadikan Indonesia yang berkemajuan, khususnya ihwal pemenuhan HAM secara menyeluruh, tidak tebang pilih, semangat Indonesia emas 2045," pungkas Wahab.
Pada kesempatan itu, turut hadir Kepala Kantor Wilayah Kementrian HAM Jawa Tengah Mustafa, Ketua Lakpesdam PBNU sekaligus profesor bidang Ilmu Pemikiran Politik Hukum Islam Rumadi Ahmad, Presiden BEM Unisnu Jepara Adam Mahfud serta puluhan hadirin.