Jakarta - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) merupakan persoalan multidimensi yang berdampak langsung terhadap ketahanan nasional. Dampaknya sangat luas mempengaruhi masyarakat, bahkan hubungan diplomatik dengan negara-negara tetangga akibat pencemaran asap lintas batas.
“Maka dari itu, pengendalian karhutla membutuhkan keterlibatan dan sinergi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, TNI, Polri, dunia usaha, akademisi, media, hingga masyarakat,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago saat membuka Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Pengendalian Karhutla Tahun 2026 "Bersinergi untuk Negeri Menghadapi El Nino 2026 dan 2027" di Manggala Wanabakti, Jakarta, Kamis (18/06/2026).
Menko Polkam mengapresiasi berbagai capaian pengendalian karhutla selama tahun 2025, di antaranya meningkatnya koordinasi lintas kementerian dan lembaga, meningkatnya kesiapsiagaan pemerintah daerah, serta semakin aktifnya dukungan TNI, Polri, dan dunia usaha dalam upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla.
Menurut Menko Polkam, ancaman karhutla masih menjadi tantangan serius bagi Indonesia, terlebih saat memasuki musim kemarau yang berpotensi dipengaruhi fenomena El Nino. Fenomena tersebut berpotensi meningkatkan risiko kekeringan, menurunkan curah hujan, meningkatkan jumlah hotspot, serta memperbesar risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
“Kondisi ini harus menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan, karena itu, tema Rakorsus tahun ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan pengendalian karhutla hanya dapat dicapai melalui sinergi nasional yang kuat,” ujarnya.
Sebagai langkah antisipatif, pemerintah melakukan reaktivasi Desk Koordinasi Penanggulangan Karhutla Tahun 2026. Menurut Menko Polkam, desk tersebut akan menjalankan fungsi koordinasi, sinkronisasi kebijakan, monitoring, dan evaluasi secara terpadu dari tingkat pusat hingga daerah.
“Pendekatan yang digunakan bukan lagi pendekatan sektoral, melainkan pendekatan kolaboratif nasional yang menempatkan keselamatan masyarakat, perlindungan lingkungan hidup, dan kepentingan negara sebagai prioritas utama,” ungkap Menko Djamari.
Dalam kesempatan tersebut, Menko Polkam memberikan perhatian khusus kepada enam provinsi prioritas rawan karhutla tahun 2026, yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Keenam wilayah tersebut memiliki tingkat kerawanan tinggi karena karakteristik lahan gambut, luasnya kawasan hutan dan perkebunan, serta kondisi meteorologis yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran pada musim kemarau.
“Kepada seluruh gubernur, pangdam, kapolda, kepala daerah, BPBD, dan pemangku kepentingan terkait, agar kesiapsiagaan ditingkatkan mulai saat ini melalui optimalisasi posko siaga, patroli terpadu, penguatan sistem deteksi dini, kesiapan personel dan peralatan, serta pelibatan dunia usaha dan masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya optimalisasi operasi udara dan peningkatan operasi pencegahan sebagai langkah utama menghadapi musim kemarau tahun ini.
“Presiden memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pengendalian karhutla, karena itu, saya minta seluruh jajaran terus meningkatkan kesiapsiagaan, memperkuat koordinasi, dan tidak menunggu sampai kebakaran terjadi,” ujarnya.
Menko Polkam menjelaskan bahwa reaktivasi Desk Karhutla bertujuan memperkuat konsolidasi nasional, memperkuat sinergi lintas sektor, meningkatkan kesiapsiagaan nasional menghadapi El Nino 2026–2027, memastikan kesiapan sumber daya nasional, serta membangun komitmen bersama dalam pelaksanaan pengendalian karhutla.
Sebagai penutup, Menko Polkam menetapkan tiga fokus nasional pengendalian karhutla tahun 2026, yakni mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan berskala besar, mencegah bencana asap lintas wilayah maupun lintas negara, serta memperkuat sistem deteksi dini dan respons cepat melalui sinergi seluruh pemangku kepentingan.
“Jangan lengah, jangan lelah, jangan bosan, dan jangan lesu. Ini persoalan bangsa yang berpengaruh luas pada kehidupan bangsa di segala bidang, hingga kehormatan negara
