Menyepelekan Mitigasi Kebencanaan Sama dengan Menyepelekan Nyawa

Baca Juga: Respons Cepat: Gubernur Jateng Beri Solusi Akomodasi dan UKT Mahasiswa Asal Aceh-Sumatera

Ketika curah hujan ekstrem bahkan melebihi 300 mm per hari turun ke permukaan tanah yang telah kehilangan daya serapnya, air berubah menjadi ancaman. Banjir dan longsor bukan lagi anomali, melainkan keniscayaan yang menunggu waktu. Dengan kata lain, tragedi yang kita saksikan hari ini adalah bom waktu ekologis yang telah lama dirakit oleh tangan manusia sendiri.

Ironisnya, di tengah krisis iklim global dan meningkatnya frekuensi bencana, justru muncul narasi yang menyederhanakan persoalan ekologi. Pernyataan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang menyamakan kelapa sawit dengan pohon hutan karena 'berdaun dan menyerap karbon' tidak bisa hanya dipandang sebagai kesalahan diksi semata. Ia mencerminkan cara pandang yang keliru terhadap kompleksitas ekosistem.

Baca Juga: Gubernur Ahmad Luthfi Bayari Kos hingga Biaya Kuliah Mahasiswa Aceh, Sumut, dan Sumbar

Hutan bukan sekadar kumpulan pohon berdaun. Ia adalah sistem hidup yang terdiri dari ribuan spesies, lapisan vegetasi, mikroorganisme, cadangan air, dan mekanisme penyangga iklim. Ia memiliki fungsi ekologis yang tak tergantikan dalam menjaga siklus air, mencegah erosi, mengatur suhu, dan mempertahankan keanekaragaman hayati. Kebun sawit monokultur, betapapun hijau dipandang mata, tidak memiliki kompleksitas maupun fungsi ekologis yang sebanding.

Menyamakan keduanya adalah bentuk reduksi yang berbahaya. Bahkan, sebagaimana dikritik oleh Wak ET, pernyataan-pernyataan yang menyederhanakan bencana seolah cukup diselesaikan dengan distribusi beras dengan cara dipanggul, sekadar ramai di media sosial, atau klaim bahwa semua telah tuntas, justru menunjukkan betapa dangkalnya cara berpikir kita terhadap masalah yang sangat kompleks. "Perlu banyak ngopi," katanya, sembari menyindir betapa rendahnya kedalaman nalar yang digunakan dalam mengambil keputusan menyangkut jutaan nyawa.

Baca Juga: Ahmad Luthfi Larang Bupati dan Wali Kota Nglencer Selama Nataru

Sumatera adalah Bukti

Bencana di Sumatera akhir 2025 menunjukkan dampak paling nyata dari cara pandang konyol. Ratusan jiwa hilang. Ribuan keluarga kehilangan tempat tinggal. Anak-anak kehilangan sekolah. Tanah kehilangan kesuburannya. Sungai kehilangan fungsinya. Dan negara kembali sibuk mengelola kerusakan, bukannya mencegah kehancuran.

Padahal, pencegahan sesungguhnya jauh lebih mungkin dilakukan. Ia dimulai dari konservasi hutan dan daerah aliran sungai, penegakan hukum atas pelanggaran lingkungan tanpa kompromi, pencabutan izin-izin merusak, pendidikan kebencanaan dan literasi lingkungan sejak usia dini, serta pelibatan aktif komunitas lokal yang selama ini justru menjadi korban pertama kerusakan alam.

Baca Juga: Gubernur Luthfi Perintahkan Satgas Gabungan Tertibkan Tambang Bermasalah di Gunung Slamet

Kisah Tilly Smith, gadis 10 tahun asal Inggris yang mampu menyelamatkan ratusan orang dari tsunami 2004 hanya karena pendidikan kebencanaan yang ia terima di sekolah, menjadi cermin menyakitkan bagi Indonesia - negara yang berada di Cincin Api tetapi masih menganggap pendidikan mitigasi sebagai pelengkap, bukan kebutuhan utama.

Dalam konteks ini, pemikiran Abdurrahman Wahid (Gus Dur) terasa semakin relevan, kemanusiaan tidak bisa dilepaskan dari alam. Merawat manusia berarti merawat lingkungan yang menopang kehidupannya. Menghancurkan alam sama dengan mengkhianati nilai kemanusiaan itu sendiri.

Baca Juga: Sekda Sumarno Tegaskan Komitmen Jateng Perkuat Integritas ASN Lewat E-Learning KPK

Karena itu, menyepelekan mitigasi kebencanaan sejatinya adalah bentuk penyepelean terhadap nyawa manusia. Ini bukan soal ideologi lingkungan, melainkan soal etika dasar untuk bertahan hidup. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah kita mampu mencegah bencana, melainkan 'apakah kita cukup waras untuk berhenti menghancurkan diri sendiri?'.