JAKARTA – Bupati Purbalingga, Fahmi Muhammad Hanif, dan Wakil Bupati Purbalingga, Dimas Prasetyahani, segera merilis program 100 hari kerja, meliputi sektor birokrasi hingga strategi menghadapi kebijakan efiiensi dari pemerintah pusat.
Hal tersebut disampaikan Bupati Fahmi pada acara Ramah Tamah, di gedung Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Jakarta, Kamis (20/2/2025).
“Kami di 100 hari pertama akan mulai ada pembangunan yang bisa dilakukan di Kabupaten Purbalingga, dan ada beberapa konsep-konsep, program inovasi, program kolaboratif. Program itu sedang kami susun, dan sudah akan. Insyaallah dalam waktu ke depan akan kami rilis program 100 hari pertama,” bebernya.
Ditambahkan, langkah awal yang dilakukan adalah perombakan birokrasi berdasarkan asesmen, dengan melihat kondisi birokrasi Pemerintah Kabupaten Purbalingga saat ini.
“Yang penting satu tujuannya (adalah) bagaimana seluruh pegawai yang ada di Pemerintah Kabupaten Purbalingga ini bisa betul-betul dioptimalkan sebaik mungkin. Mudah-mudahan (kami) bisa memberikan pelayanan yang lebih optimal, pelayanan yang terbaik untuk masyarakat,” katanya.
Terkait kebijakan efisiensi pemerintah pusat, bupati mengakui akan berdampak pada kemampuan finansial Pemkab Purbalingga.
“Ada beberapa puluh miliar yang akan terpotong untuk di-refocussing, diefisiensikan untuk kegiatan lain,” katanya.
