“Kami disabilitas dan keluarga juga berhak untuk berpariwisata. Ketika kami berwisata, kami juga ikut menggerakkan ekonomi daerah,” ujarnya.
Sri juga menyoroti persoalan transportasi yang masih menjadi hambatan besar bagi penyandang disabilitas untuk mengakses pelatihan maupun aktivitas produktif. Karena itu, ia mengusulkan adanya dukungan mobil siaga khusus bagi komunitas difabel.
“Transportasi adalah tembok tertinggi bagi kami,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Sri menyampaikan bahwa Sanggar Krisnapatra Boyolali sejak 2021 telah melatih sekitar 600 penyandang disabilitas dan berhasil menyalurkan 180 orang menjadi pekerja tetap di berbagai perusahaan.
Namun, sanggar tersebut masih membutuhkan dukungan agar dapat berkembang menjadi Balai Latihan Kerja (BLK) komunitas yang terstandarisasi.
Menanggapi berbagai aspirasi itu, Ahmad Luthfi menegaskan tidak boleh ada diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dalam dunia kerja maupun pembangunan daerah.
“Jangan sampai ada kelompok disabilitas yang tersisihkan,” tegasnya.
Menurut Luthfi, regulasi afirmasi ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas telah tersedia dan harus dijalankan oleh perusahaan maupun badan usaha milik daerah.
“Kalau BUMD di Jawa Tengah afirmasinya 2 persen, sedangkan perusahaan 1 persen,” ujarnya.
Luthfi juga meminta Dinas Tenaga Kerja melakukan koordinasi dengan Kecamatan Berdaya di seluruh kabupaten dan kota, agar menjadi ruang pemberdayaan bagi kelompok disabilitas dan perempuan rentan.
Ahmad Luthfi menegaskan, pemberdayaan penyandang disabilitas harus berorientasi pada hasil yang nyata, tidak berhenti pada pelatihan semata, tetapi berlanjut pada akses pekerjaan, akses ekonomi, dan pendampingan yang berkelanjutan.***