SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencatat lonjakan capaian dalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2025. Dari posisi keempat pada tahun sebelumnya, Jawa Tengah kini naik ke peringkat tiga nasional.
Di tengah tren penurunan indeks demokrasi nasional, capaian itu dinilai menjadi sinyal bahwa ruang partisipasi publik dan kualitas tata kelola demokrasi di daerah masih terus bergerak maju.
“Alhamdulillah Jawa Tengah naik satu tingkat. Tahun lalu peringkat empat, sekarang menjadi peringkat tiga," kata Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, mewakili Gubernur Ahmad Luthfi, dalam Kick Off Evaluasi Nasional Capaian Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2025, dalam rangka Penguatan Demokrasi dan Peningkatan Strategi Pembangunan Nasional di Horison Ultima Sentraland, Simpang Lima Semarang, Kamis, 21 Mei 2026.
Wagub yang akrab disapa Gus Yasin ini menyebut, kenaikan peringkat itu bukan semata hasil kerja pemerintah. Melainkan buah keterlibatan masyarakat dalam menjaga ruang demokrasi tetap hidup.
"Ini tidak mungkin dikerjakan pemerintah sendiri, karena indikator demokrasi itu luas, mulai politik, ekonomi, hingga kebebasan masyarakat untuk berbicara,” katanya.
Menurutnya, salah satu indikator yang ikut mendongkrak capaian Jawa Tengah adalah keterbukaan kanal pelayanan publik dan ruang pengaduan masyarakat yang semakin mudah diakses, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Ia menilai kritik, saran, dan laporan masyarakat justru menjadi bagian penting dalam memperkuat kualitas demokrasi. Pemerintah, kata dia, membutuhkan partisipasi warga untuk membaca persoalan riil di lapangan.
“Masukan dari masyarakat itu membantu kami. Informasi tentang berbagai kejadian di Jawa Tengah juga membantu pemerintah mengambil langkah yang tepat. Demokrasi tidak bisa dibangun sendirian,” ujarnya.
Namun di balik capaian itu, Gus Yasin mengakui masih ada pekerjaan rumah besar, terutama pada sektor ekonomi. Dalam penilaian IDI, kondisi ekonomi masyarakat dan dampak keberadaan industri terhadap kehidupan sosial menjadi salah satu variabel penting.
Karena itu, ia meminta dunia usaha ikut mengambil peran dalam memperkuat kualitas demokrasi melalui pembangunan ekonomi yang lebih inklusif.
“Ketika bicara demokrasi, ekonomi juga menjadi ukuran. Kami perlu melihat sejauh mana perusahaan berdampak terhadap masyarakat sekitar. Ini harus kita tata bersama agar indeks demokrasi Jawa Tengah tahun depan bisa meningkat lagi,” katanya.
Dalam forum yang sama, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Lodewijk Freidrich Paulus, mengapresiasi kenaikan peringkat Jawa Tengah di tingkat nasional.
Menurut dia, capaian tersebut menunjukkan adanya kompetisi positif antar daerah untuk memperbaiki kualitas demokrasi dan pembangunan.
“Jawa Tengah meloncat satu tingkat dari ranking empat menjadi ranking tiga. Artinya ada persaingan untuk berbuat lebih baik,” ujarnya.