Meski demikian, Lodewijk mengingatkan bahwa secara nasional capaian IDI 2025 justru mengalami penurunan. Nilai IDI nasional turun 1,62 poin, dari 79,81 pada 2024 menjadi 78,19 pada 2025. Angka itu masih berada di bawah target pembangunan nasional yang dipatok sebesar 81,69 hingga 85,23.
Menurutnya, penurunan tersebut menjadi peringatan bahwa konsolidasi demokrasi di Indonesia masih menghadapi tantangan serius.
“Memang penurunannya tidak ekstrem, tetapi ini menjadi cambuk bagi kita semua. Demokrasi harus terus dibenahi,” katanya.
Ia menjelaskan, perjalanan IDI nasional dalam satu dekade terakhir menunjukkan dinamika yang naik turun. Setelah sempat stagnan pada 2009-2013, indeks demokrasi meningkat signifikan pada periode 2014-2019, lalu turun saat pandemi pada 2020, kembali naik pada 2021-2022, dan kembali mengalami fluktuasi hingga 2025.
Karena itu, forum evaluasi nasional ini diharapkan bukan sekadar agenda seremonial, melainkan menjadi titik awal pembenahan kualitas demokrasi yang lebih substantif.
“Kita tidak bisa memaksakan semua daerah sama persis karena ada kearifan lokal masing-masing. Tetapi IDI harus menjadi alat ukur sekaligus kompas perbaikan demokrasi,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Sonny Harry B Harmadi, menegaskan kualitas demokrasi kini menjadi salah satu ukuran resmi keberhasilan pembangunan nasional, baik jangka menengah maupun jangka panjang.
Ia menyebut IDI kini tidak hanya masuk dalam RPJMN, tetapi juga RPJPN dan RPJMD daerah. Artinya, kualitas demokrasi akan menjadi indikator penting dalam arah pembangunan Indonesia menuju 2045.
“Demokrasi sekarang menjadi ukuran kinerja pembangunan nasional. Jadi bukan hanya soal politik, tetapi juga soal pembangunan manusia,” katanya.
Menurutnya, tantangan terbesar demokrasi Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kualitas sumber daya manusia. Berdasarkan data BPS, daerah dengan indeks pembangunan manusia (IPM) tinggi cenderung memiliki indeks demokrasi yang lebih baik.
Sebaliknya, wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi umumnya memiliki kualitas demokrasi lebih rendah.
“Kalau pendidikan masyarakat meningkat, kesehatan membaik, dan ekonomi masyarakat lebih sejahtera, maka kualitas demokrasi juga akan meningkat,” ujarnya.
Ia menilai demokrasi yang sehat membutuhkan masyarakat yang kritis, berpendidikan, dan memiliki kesejahteraan yang memadai. Karena itu, pembangunan manusia disebut menjadi fondasi penting dalam memperkuat demokrasi substantif di Indonesia.
Sonny juga mengingatkan pentingnya mencegah politik identitas yang berpotensi memecah belah masyarakat. Menurut dia, penguatan demokrasi ke depan harus diarahkan pada penguatan inklusivitas, komunikasi publik, serta partisipasi aktif masyarakat dalam penyusunan kebijakan.
“Jangan sampai negara ini pecah karena pemanfaatan politik identitas. Demokrasi harus memperkuat persatuan,” pungkasnya.***
