SEMARANG - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia, Fahri Hamzah, memuji sistematika penataan database perumahan di Jawa Tengah. Menurutnya, Jawa Tengah merupakan provinsi yang paling siap untuk menjalankan skema pemerintah pusat dalam mewujudkan Program Kolosal Pembangunan dan Renovasi 3 Juta Rumah.
Hal itu disampaikan Fahri Hamzah dalam kunjungan kerja dengan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maemoen, di ruang kerja Wagub Jateng, Senin, 18 Mei 2026. Menurutnya, Jawa Tengah paling siap karena memiliki database yang paling bagus di antara provinsi yang lain.
"Jawa Tengah di antara yang cukup siap karena database-nya paling bagus. Ke depan dengan memperkuat basis data yang ada begitu kelembagaannya, regulasi teknisnya nanti disiapkan oleh pemerintah, Jawa Tengah bisa menjadi yang paling cepat," ujarnya, ditemui usai pertemuan.
Dikatakan, kedatangannya adalah untuk menyampaikan rencana-rencana besar dari pemerintah ke depan. Karena skema tiga juta rumah itu adalah skema yang kolosal yang masif. Melalui program ini akan dilakukan konversi kepada wajah kota-kota yang ada di Indonesia.
Ke depan, Jawa Tengah diharapkan memperkuat basis data. Sehingga saat regulasi teknis sudah diberlakukan pemerintah, Jateng menjadi provinsi yang paling cepat mewujudkan rencana kolosal tersebut.
"Di sini angka backlog-nya relatif tinggi. Tapi karena sistemnya sudah ada, mudah-mudahan bisa mempercepat eksekusi dari program-program terutama untuk penataan kawasan," lanjutnya.
Terkait database, Fahri menyinggung perlunya data bagi masyarakat yang membutuhkan rumah. Menurutnya, selama ini ada kelemahan menyangkut database calon pembeli. Sehingga, program yang ditonjolkan merupakan program bantuan.
"Padahal tidak semua orang ingin bantuan saja, tapi ada juga yang ingin membeli (rumah) dengan harga yang murah tentunya dengan cicilan yang jangka panjang sifatnya," urainya.
Fahri menegaskan, rumah merupakan hak azazi manusia sebagaimana pangan dan sandang. Sehingga, dia berpendapat rumah sama dengan makanan, dan pakaian. Rumah adalah produk sosial, bukan produk komersial.
"Tugas pemerintah adalah menurunkan harganya. Serendah mungkin dan mengatur mekanisme supaya rakyat bisa membeli dengan harga yang paling murah dan dengan tenor yang paling panjang. Itu yang lagi kami desain sekarang ini," pungkasnya.
Sementara itu, mewakili gubernur Jateng Ahmad Luthfi, Gus Yasin, sapaan akrab Wagub Taj Yasin Maemoen, mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sangat siap dengan skema pemerintah pusat untuk mengentaskan angka backlog di Jateng tersebut. Dia menggarisbawahi bahwa penanganan backlog benar-benar diperuntukkan bagi masyarakat tidak mampu, dengan Desil 1 sampai dengan Desil 4.
"Data ini yang kami olah dan kami berikan kepada pemerintah pusat sehingga tertarik dengan Jawa Tengah. Karena angka 1 juta (backlog) itu benar-benar ini yang Desil 1 sampai 4," ujarnya.
Dalam paparannya pada pertemuan dengan Wamen PKP, Gus Yasin mengatakan, backlog perumahan masih menjadi tantangan besar di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan data akhir Triwulan I Tahun 2026, sisa backlog perumahan untuk desil 1 sampai 4 tercatat sebesar 1.051.656 unit.
Sementara berdasarkan data MyPKP, total backlog perumahan di Jawa Tengah mencapai sekitar 6,6 juta unit untuk desil 1 sampai 10.