SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperkuat distribusi bahan pokok antardaerah untuk menjaga harga pangan tetap stabil dan terjangkau bagi masyarakat.
Langkah itu dilakukan dengan mempertemukan ratusan produsen dan pembeli (offtaker) serta memperluas kerja sama antardaerah guna memastikan pasokan beras, cabai, bawang merah, minyak goreng, dan komoditas strategis lainnya tetap aman.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, yang duet bareng Wagub Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin), menegaskan, penguatan distribusi pangan antardaerah menjadi kunci menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi.
Pemerintah mendorong kerja sama antardaerah (KAD) sekaligus mempertemukan produsen dengan offtaker (pembeli) agar pasokan bahan pokok penting tetap tersedia dan terjangkau bagi masyarakat.
Ahmad Luthfi mengatakan halnitu saat Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Temu Bisnis Kerja Sama Antardaerah Intra Provinsi Jawa Tengah di Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Rabu (10/6/2026).
Kegiatan yang dilaksanakan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah itu, diikuti ratusan produsen dan offtaker komoditas pangan strategis seperti beras, cabai, bawang merah, jagung, telur, hingga minyak goreng.
“Prinsip rakor ini agar terjadi kerja sama di antara para bupati, produsen, dan offtaker, sehingga ketersediaan serta keterjangkauan bahan pokok penting bagi masyarakat tetap terjaga. Output akhirnya adalah inflasi Jawa Tengah tetap terkendali,” kata Luthfi.
Menurutnya, kondisi inflasi Jawa Tengah saat ini berada dalam kondisi baik. Namun capaian tersebut harus terus dijaga di tengah berbagai tantangan, mulai dari tekanan fiskal hingga dinamika geopolitik global yang berpotensi memengaruhi rantai pasok dan harga pangan.
Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, lanjut Luthfi, Jawa Tengah harus memastikan kebutuhan masyarakat daerah terpenuhi terlebih dahulu sebelum memasok kebutuhan ke wilayah lain. Karena itu, distribusi pangan antarkabupaten/kota perlu diperkuat melalui skema aglomerasi dan kerja sama antardaerah.
“Perlu ada sinergi pemerintah daerah, stakeholder, produsen, dan offtaker. BUMD juga harus mengambil peran lebih besar untuk memperkuat distribusi pangan di daerah,” ujarnya.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, M Nur Nugroho, mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan dan menjaga stabilitas harga melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS).
Menurutnya, salah satu tantangan utama pengendalian inflasi adalah efisiensi distribusi. Karena itu, pertemuan antara produsen dan offtaker menjadi langkah strategis untuk memperpendek rantai distribusi sekaligus memperluas akses pasar bagi hasil produksi petani dan pelaku usaha pangan.
“Yang kita lakukan hari ini adalah bagian dari efisiensi distribusi. Kita pertemukan para produsen bahan pangan pokok dengan para offtaker agar tercipta kerja sama perdagangan yang saling menguntungkan,” katanya.
Dalam forum tersebut tercatat sebanyak 99 offtaker dan 111 produsen dari 34 kabupaten/kota di Jawa Tengah terlibat dalam penjajakan kerja sama perdagangan komoditas pangan.
