SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelar Rapat Evaluasi Desa Dampingan Tahun 2025 dan Koordinasi Rencana Desa Dampingan Tahun 2026, di Gedung Merah Putih, kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Rabu, 17 Desember 2025.
Kegiatan tersebut menjadi forum evaluasi sekaligus penguatan sinergi lintas sektor dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dan pencegahan stunting di wilayah perdesaan.
Wakil Gubernur Jawa Tengah yang juga Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin), mewakili gubernur Jateng Ahmad Luthfi, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang selama ini menjadi penggerak program desa dampingan.
Ia berharap seluruh pihak senantiasa diberi kesehatan agar program yang telah berjalan dapat terus dikembangkan secara berkelanjutan.
“Apresiasi kepada bapak ibu sekalian yang menjadi penggerak agar desa-desa itu mandiri dan sukses, termasuk masyarakatnya, sehingga kemiskinan bisa kita turunkan secara masif,” ujar Taj Yasin dalam sambutannya.
Menurutnya, tagline Ngopeni Nglakoni merupakan komitmen nyata Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk benar-benar hadir di tengah masyarakat. Setiap persoalan dan aduan warga, kata dia, harus direspons dan ditindaklanjuti secara konkret.
“Ngopeni Nglakoni ini bukan sekadar slogan. Kita harus benar-benar mengopeni masyarakatnya, dan apa yang menjadi aduan harus kita lakoni,” tegasnya.
Taj Yasin menambahkan, program satu OPD satu desa dampingan telah berjalan selama lima tahun dan menjadi bagian dari upaya menuju visi Indonesia Emas 2045. Seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, dunia usaha, hingga masyarakat, perlu terus dikolaborasikan agar program ini berjalan optimal.
Ia menekankan pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya berfokus di wilayah perkotaan, melainkan harus dimulai dari desa. Menurutnya, desa merupakan penopang utama ketahanan pangan dan fondasi ekonomi daerah.
“Kalau ekonomi desa semakin baik, maka dampaknya juga akan baik bagi perkotaan,” ujarnya.
Dalam pelaksanaan program desa dampingan, terdapat sembilan metode intervensi penanggulangan kemiskinan yang melibatkan berbagai sumber pendanaan, mulai dari CSR, BAZNAS, APBD, hingga APBN yang disalurkan langsung ke pemerintah desa. Peran pemerintah provinsi, lanjut Taj Yasin, lebih pada mengarahkan agar pemanfaatan APBDes benar-benar berdampak bagi masyarakat.
“Saya titip kepada para kepala desa agar ini dikawal. Manfaatkan kepala OPD kami untuk memajukan desa panjenengan semua,” katanya.
Ia juga menyinggung langkah Gubernur Jawa Tengah yang sejak awal masa pemerintahan telah mengumpulkan para kepala desa untuk memberikan sosialisasi dan pengarahan pengelolaan APBDes, guna mencegah persoalan hukum di kemudian hari.
Saat ini, ratusan desa dampingan di Jawa Tengah telah menunjukkan perbaikan signifikan. Pada 2026, program desa dampingan masih akan difokuskan di 16 kabupaten, dengan harapan pada 2027 angka kemiskinan ekstrem dapat kembali ditekan.
