Bupati Rembang Ingkar Janji, Pengobatan Gratis Hanya Mimpi

PANTURA NETWORK -- Dalam Forum Evaluasi Ekonomi Kabupaten Rembang, Kamis (24/10/24) Bupati Hafidz menghadapi kritik tajam dari warga yang secara kritis menyoroti klaim kebijakan yang dianggap tidak akurat.

Ajang diskusi ini, yang merupakan bagian dari rangkaian pertemuan di berbagai kecamatan, diwarnai oleh kehadiran ratusan peserta, termasuk kepala desa dan tokoh masyarakat, yang dengan lantang menyampaikan tuntutan dan aspirasi mereka kepada pemerintah daerah.

Acara dimulai dengan pembukaan formal, tetapi suasana berubah ketika sesi tanya jawab dimulai. Supar, seorang warga, memicu diskusi dengan pertanyaan kritis mengenai layanan kesehatan gratis yang diklaim oleh Bupati Hafidz dapat diakses tanpa BPJS.

Baca Juga: Hari Listrik Nasional ke-79, Dirut PLN Tegaskan Komitmen sebagai Fondasi Pembangunan Nasional

"Tadi bapak bupati bilang bahwa di rumah sakit kalau priksa tidak punya BPJS itu cukup di rekomendasi bapak bupati gratis nggeh, nyuwun sewu matur nuwun pak. Tapi kenyataannya itu bukan gratis. Yang diberi rekomendasi oleh bapak bupati itu bayar 50% tidak gratis sama sekali," cecar Supar.

Pihaknya menekankan bahwa ia berbicara berdasarkan pengalaman nyata, bukan sekadar data. Kritik ini membuat suasana forum menjadi tegang, karena Supar secara langsung menantang pernyataan Bupati dengan fakta yang dialaminya sendiri.

Bupati Hafidz mencoba merespons dengan menekankan bahwa kebijakan tersebut telah berjalan dan banyak warga yang menerima manfaatnya.

Baca Juga: Momentum Jelang HLN 79 dan Hari Sumpah Pemuda, PLN UIK Tanjung Jati B Go Live Digital Twin untuk Efisiensi Pembangkit

"Ribuan orang gratis tidak ada yang protes kecuali jenengan," balas Bupati Hafidz, merujuk pada keluhan Supar dan menekankan bahwa mungkin ada masalah khusus terkait dengan obat yang tidak ditanggung BPJS.

Selain isu kesehatan, Supar mengangkat masalah nelayan tua yang tidak tercakup oleh BPJS. Ia menegaskan pentingnya dukungan sosial bagi nelayan berusia 60 tahun ke atas, yang dianggap sebagai pahlawan.

"Permintaan saya cuma satu, bahwa nelayan yang berusia 60 tahun ke atas… tolong di realisasikan untuk nelayan bagi yang usia 60 meninggal dunia entah nanti perbuatannya bagaimana itu terserah pak bupati," ungkap Supar, menekankan bahwa ia telah memperjuangkan isu ini selama bertahun-tahun tanpa hasil.

Baca Juga: Peran BUMN dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda, PLN UIK Tanjung Jati B Berbagi Ilmu Dalam Seminar Nasional UNISNU Jepara

Menanggapi ini, Bupati Hafidz menjelaskan bahwa program hibah dan bantuan untuk nelayan sedang dalam proses realisasi, meskipun beberapa masih tertunda.

"Hibah hibah sudah ada yang terealisasi ada yang belum, bukan tidak ada," timpalnya. Ia menambahkan bahwa ada aturan terkait usia dalam UU no 7 tahun 2016 yang membatasi cakupan bantuan.