Jepara Optimalkan Pelayanan Publik dengan Portal Digital Terpadu

JEPARA -- Pemkab Jepara terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi digital. Dalam upaya terbaru, Pemkab melalui Diskominfo berencana memusatkan aplikasi.

Sejumlah aplikasi yang dimiliki oleh berbagai organisasi perangkat daerah (OPD), dikumpulkan dalam satu portal terpadu. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan digital.

Hal tersebut, disampaikan Kepala Diskominfo Jepara, Arif Darmawan sewaktu sosialisasi pembuatan dan pengembangan aplikasi yang dihadiri oleh perwakilan OPD se-Kabupaten Jepara.

Baca Juga: Pasangan Wiwit-Hajar Tegaskan Komitmen Anti-Miras dan Perjudian

"Kami akan menjadi pusat pembuatan aplikasi di Jepara, dan layanan ini disediakan gratis," papar Arif ketika acara yang berlangsung di salah satu restoran di Jepara pada Kamis (5/9/24).

Inisiatif ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Sekda Jepara, Edy Sujatmiko untuk meningkatkan efektivitas layanan digital di pemerintahan. Melalui langkah itu diharapkan masyarakat dapat mengakses layanan secara praktis dan efisien.

Lebih lanjut, Arif Darmawan berpijak pada Kepres nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Kepres nomor 82 tahun 2023 tentang percepatan transformasi digital. Arif berharap seluruh OPD di Jepara dapat mendukung langkah ini agar kualitas pelayanan SPBE terus meningkat.

Baca Juga: Digitalisasi UMKM Menjadi Kunci Mengoptimalkan Bisnis Saat Ini

Sementara itu Kabid Informatika Diskominfo Jepara, Abdul Hariz Farawowan, menambahkan, saat ini terdapat 820 aplikasi yang beroperasi di bawah domain Pemkab Jepara. Semua aplikasi tersebut akan dievaluasi dan yang masih relevan akan dihimpun dalam portal terpadu.

"Dengan satu portal, kita bisa mencapai efisiensi dan menciptakan konektivitas antar aplikasi," pungkas Hariz.

Inisiatif ini diharapkan dapat menjadi tonggak penting dalam transformasi digital di Kabupaten Jepara, memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan publik, dan meningkatkan transparansi serta efisiensi pemerintahan.