PANTURA NETWORK -- Seorang warga Desa Panggalih, Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut, yang mempertanyakan kondisi infrastruktur dan pengelolaan dana desa melalui media sosial berujung viral. Video amatir berdurasi kurang dari satu menit itu memicu gelombang reaksi warganet setelah menampilkan momen dugaan intimidasi oleh pihak keluarga Kepala Desa (Kades) setempat.
Kisruh ini berpusat pada seorang warga bernama Holis Muhlisin yang mengunggah keluhan tentang kondisi jalan rusak di desanya yang dinilai belum diperbaiki secara signifikan meskipun telah menjadi sorotan warga. Selain itu, Holis juga mempertanyakan transparansi penggunaan Dana Desa, yang menurutnya belum maksimal dirasakan manfaatnya.
Dalam video viral tersebut, Holis terlihat dikelilingi dan diinterogasi oleh sejumlah orang yang disebut-sebut sebagai anggota keluarga Kades, termasuk seorang pria muda yang mengenakan kaus bermotif One Piece (diduga anak Kades) serta seorang perempuan yang juga terlibat dalam konfrontasi. Terdengar suara-suara bernada tinggi yang mempertanyakan motif unggahan Holis di media sosial.
Baca Juga: Wagub Jateng Serahkan Bisarah bagi 22 Penghafal Al Quran di Rembang
Menurut keterangan yang beredar, peristiwa sebenarnya terjadi pada 27 Oktober 2025 namun baru diunggah ke publik pada akhir Desember 2025 karena Holis merasa tidak ada tindak lanjut atas laporan yang telah ia sampaikan kepada pihak kepolisian setempat. Ia mengaku telah dilaporkan balik oleh keluarga Kades terkait unggahannya berdasarkan dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), namun laporan tersebut tidak menunjukkan perkembangan berarti.
Holis menyatakan bahwa niat awalnya hanyalah menyuarakan aspirasi konstruktif atas kondisi desa. Alih-alih mendapat klarifikasi terbuka, ia merasa tertekan dan 'tidak diperlakukan sebagaimana mestinya' dalam pertemuan yang dipicu oleh unggahannya.
Video tersebut menyebar cepat di platform media sosial dan memunculkan reaksi tajam dari publik hingga pejabat daerah. Banyak warganet mendesak aparat penegak hukum untuk memproses kasus ini secara hukum agar tidak ada diskriminasi terhadap warga yang menyampaikan kritik.
Baca Juga: Apa itu Force Majeure? Berikut Penjelasannya
Menanggapi eskalasi ini, Wakil Bupati Garut Putri Karlina memerintahkan Inspektorat Kabupaten Garut untuk melakukan audit terhadap pengelolaan Dana Desa di Desa Panggalih. Langkah ini bertujuan memastikan penggunaan anggaran desa transparan dan sesuai peraturan, sekaligus meredam ketegangan sosial di komunitas lokal.
Selain itu, Inspektorat Daerah Garut juga akan menurunkan tim untuk memonitor pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa dan evaluasi kepatuhan terhadap aturan penggunaan anggaran desa. Tim akan mulai bekerja di lapangan dalam waktu dekat.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi turut memberikan pernyataan tegas terkait viralnya kasus ini. Ia mengingatkan bahwa pejabat publik, termasuk kepala desa, harus membuka ruang dialog dan menerima kritik sebagai bagian dari dinamika pemerintahan yang sehat. Ia juga menginstruksikan agar kepolisian dan pemerintah daerah menempatkan pendekatan dialogis dalam menyelesaikan sengketa publik seperti ini.