Ketidakadilan ini jelas bertentangan dengan sila ke-5 Pancasila: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”
Pemerintah, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif, seharusnya menjadikan keadilan sosial sebagai tujuan utama.
Baca Juga: QRIS Mandiri Bisa Digunakan di Jepang, Perluas Akses Transaksi Internasional
"Keempat, Konflik Elit dan Mutasi Kontradiksi" jelasnya.
Diketahui, Sejarah menunjukkan bahwa sejak kemerdekaan, pergantian kekuasaan sering diwarnai konflik elit—dari masa Soekarno, Soeharto, hingga Gus Dur.
Baca Juga: OJK Jateng Perkuat Pengawasan dan Edukasi, Stabilitas Keuangan Aman
Namun konflik tersebut bukanlah kontradiksi pokok , melainkan _mutasi kontradiksi_ yang tidak mengubah struktur ekonomi negara.
"Rakyat tetap tidak beranjak dari posisi tertindas." tandasnya.