Ia mengatakan, sebelumnya masih ditemukan perbedaan penerapan menu. Ada SPPG yang sudah menggunakan telur dan ayam dua kali dalam seminggu, namun ada pula yang baru satu kali.
“Dengan adanya komitmen bersama ini, kita sampaikan kepada seluruh SPPG dan yayasan mitra bahwa minimal dua kali menu per minggu menggunakan telur dan daging ayam,” katanya.
Menurut Tengku, langkah tersebut juga menjadi bentuk intervensi untuk membantu menjaga stabilitas harga. Terlebih, kondisi pasar telur dan ayam saat ini masih menghadapi tekanan akibat produksi yang melimpah.
“Harapannya dengan adanya intervensi ini, secara psikologis di masyarakat harga telur dan daging ayam bisa terkendali lagi,” ujarnya.
Ia menambahkan, BGN juga akan melakukan penertiban apabila terdapat SPPG yang tidak menjalankan ketentuan, termasuk jika ditemukan pembelian di bawah harga acuan pemerintah.
“Kita terima semua aduan. Ini menjadi momentum untuk membenahi semuanya agar taat dengan juknis yang diterbitkan BGN,” katanya.
Ketua Koperasi Peternak Unggas Sejahtera (KPUS) Jawa Tengah, Suwardi, menyebut kesepakatan tersebut menjadi titik temu antara pemerintah dan peternak.
Jawa Tengah saat ini memiliki populasi ayam petelur sekitar 39 juta ekor dengan produksi telur mencapai 2.200 ton per hari. Dari jumlah tersebut, kebutuhan Jawa Tengah sekitar 1.400 ton per hari sehingga masih terdapat surplus produksi.
Dengan sekitar 4.000 SPPG di Jawa Tengah, Suwardi memperkirakan penyerapan melalui MBG dapat mencapai 7 hingga 8 persen dari total produksi telur.
“Kalau seluruh dapur di Jawa Tengah menggunakan telur dua kali dalam seminggu, diperkirakan terserap sekitar 1.050 ton per minggu,” ujarnya.
Dari sektor ayam pedaging, Ketua Asosiasi Peternak Pedaging Jawa Tengah (Pinsar Jawa Tengah), Susilo, menyampaikan, kondisi harga ayam hidup di tingkat peternak masih berada di bawah HPP (Harga Pokok Produksi).
“HPP saat ini sekitar Rp20 ribu. Harga yang terjadi sekitar Rp17 ribu, sehingga peternak mengalami kerugian. Ini karena terjadi over supply,” katanya.
Menurut Susilo, penyerapan melalui MBG diharapkan mampu mengurangi kelebihan pasokan ayam sehingga harga di tingkat peternak bisa kembali membaik.
“Intervensi ini membantu peternak agar harga ayam hidup di kandang bisa naik dan peternak tidak rugi,” ujarnya.
Dengan adanya komitmen tersebut, pelaksanaan MBG di Jawa Tengah kini memasuki tahap penguatan tata kelola. Dari sisi pemenuhan gizi sekaligus memastikan rantai ekonomi program tersebut tetap bergerak di daerah.***