Semarang – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Heri Pudyatmoko menyuarakan urgensi pengawasan terhadap konten media sosial dan tontonan yang dikonsumsi masyarakat. Mengingat pola konsumsi informasi yang sering kali dikonsumsi secara mentah-mentah tanpa verifikasi kebenaran.
Menurutnya, hal tersebut menjadi salah satu tantangan besar dalam menjaga kualitas kehidupan sosial dan pola pikir masyarakat.
“Media sosial saat ini menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Namun, kurangnya edukasi terkait literasi digital membuat banyak orang mudah termakan berita palsu atau konten yang tidak bertanggung jawab,” terangnya.
Heri menekankan bahwa pemerintah harus mengambil langkah konkret untuk memperkuat pengawasan dan regulasi terhadap platform media sosial, serta memberikan edukasi kepada masyarakat.
“Pengawasan ini bukan berarti membatasi kebebasan berekspresi, tetapi untuk memastikan bahwa informasi yang beredar di masyarakat adalah informasi yang valid, mendidik, dan tidak merugikan pihak tertentu,” tegasnya.
Heri juga mengajak masyarakat untuk lebih kritis dalam mengonsumsi informasi. Ia menyarankan agar masyarakat memeriksa sumber berita dan memastikan kebenaran informasi sebelum membagikannya kepada orang lain.
“Masyarakat harus menjadi filter pertama terhadap informasi yang mereka terima. Dengan memverifikasi kebenaran informasi, kita bisa mencegah dampak buruk yang mungkin timbul akibat penyebaran berita palsu,” tambahnya.
Heri juga menyoroti pentingnya peran keluarga dalam membimbing anak-anak dan remaja dalam memilih tontonan yang sesuai. Menurutnya, pengaruh konten digital terhadap generasi muda sangat besar, baik dalam aspek positif maupun negatif.
“Keluarga adalah benteng pertama dalam melindungi anak-anak dari pengaruh buruk konten digital. Orang tua harus aktif mengawasi dan memberikan pemahaman kepada anak-anak tentang konten yang mereka konsumsi,” jelasnya.
Namun begitu, Heri mengingatkan bahwa regulasi dan pengawasan terhadap media sosial harus tetap seimbang agar tidak mengekang kebebasan berekspresi.
Ia menekankan perlunya pendekatan yang humanis dan berbasis dialog dalam mengatasi isu-isu yang muncul.
“Kita harus menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab sosial. Regulasi yang dibuat harus bersifat inklusif dan mempertimbangkan hak semua pihak,” pungkasnya. [Adv-Pantura Network