Lebih jauh, Sumarno berharap para penyedia mulai menyesuaikan diri dengan konsep pengadaan berkelanjutan. Baik melalui penyediaan produk yang ramah lingkungan maupun praktik usaha yang mendukung pembangunan berkelanjutan.
"Dengan pengadaan berkelanjutan ini, teman-teman penyedia juga harus mulai masuk ke sana. Bagaimana bisa terlibat dalam pengadaan barang dan jasa yang memperhatikan keberlanjutan, baik dari sisi ekonomi maupun lingkungan," pungkasnya.
Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengembangan dan Kerja Sama Internasional LKPP, Dwi Rahayu Setyowati, mengatakan, Jawa Tengah dipilih karena memiliki nilai pengadaan yang besar serta komitmen kuat dalam menerapkan prinsip-prinsip pengadaan berkelanjutan.
Menurutnya, Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi dengan nilai belanja pengadaan yang tinggi. Provinsi ini memiliki posisi strategis dalam mendorong transformasi sistem pengadaan pemerintah yang lebih berkelanjutan.
"Harapannya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat menjadi contoh bagi pemerintah daerah lainnya dalam menerapkan pengadaan berkelanjutan pada proses pengadaan barang dan jasa," katanya.
Dwi menambahkan, respons cepat Pemprov Jateng ketika diminta menjadi pilot project menunjukkan komitmen kuat. Untuk bersama-sama mengembangkan sistem pengadaan yang berorientasi pada keberlanjutan.
Ia menjelaskan, praktik pengadaan di Jawa Tengah saat ini telah mengarah pada prinsip-prinsip pengadaan hijau (green procurement). Tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan saat ini, tetapi juga mempertimbangkan dampak lingkungan dalam setiap proses pengadaan.
Beberapa di antaranya dilakukan dengan memilih produk atau peralatan yang memiliki emisi lebih rendah. Serta memperhatikan aspek kelestarian lingkungan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
"Praktik-praktik baik tersebut sebenarnya sudah mulai dilaksanakan di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sehingga ke depan tidak perlu memulai dari awal lagi untuk mengimplementasikan pengadaan berkelanjutan," jelasnya.
Ke depan, lanjut Dwi, yang diperlukan adalah penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan pemahaman seluruh pemangku kepentingan. Selain itu juga perlunya dukungan kebijakan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar implementasi pengadaan berkelanjutan semakin optimal.
Pada tahun ini, LKPP menetapkan lima instansi sebagai pilot project pengadaan berkelanjutan. Tiga di antaranya merupakan Kementerian Perindustrian, Kementerian Agama, dan Kementerian Pekerjaan Umum. Sementara dua pemerintah daerah yang dipilih adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.***