Semarang - Penyandang disabilitas di Jawa Tengah masih menghadapi berbagai kendala akses terhadap layanan publik, termasuk pendidikan. Hal ini mendorong perlunya peningkatan komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan pendidikan dan pelayanan yang lebih inklusif di seluruh wilayah.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Heri Pudyatmoko, mengajak seluruh pemerintah kabupaten/kota di Jateng untuk segera meningkatkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Menurutnya, pendidikan inklusif bukan sekadar program, melainkan hak dasar yang harus dijamin negara.
“Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlakuan adil dan akses penuh terhadap layanan publik. Pendidikan inklusif harus menjadi prioritas utama agar tidak ada anak yang tertinggal hanya karena keterbatasan fisik atau mental,” tegas Heri.
Di sisi lain, Heri menyoroti bahwa meskipun sudah ada kemajuan, masih banyak sekolah di Jawa Tengah yang belum sepenuhnya ramah disabilitas. Baik dari sisi infrastruktur (seperti ramp, lift, toilet khusus dan ruang kelas adaptif) maupun ketersediaan tenaga pendidik yang terlatih.
Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah menunjukkan peningkatan jumlah anak berkebutuhan khusus yang mengikuti pendidikan inklusif dalam beberapa tahun terakhir, namun kesenjangan akses masih terlihat jelas, terutama di daerah pedesaan dan pelosok.
Selain infrastruktur, Heri juga menekankan pentingnya aspek lain seperti kurikulum yang adaptif, penyediaan alat bantu belajar, serta program pendampingan psikologis.
“Kita harus memastikan proses pembelajaran benar-benar inklusif, bukan hanya sekadar memasukkan siswa disabilitas ke kelas reguler tanpa dukungan yang memadai,” tambahnya.
Heri Pudyatmoko mendorong pemda untuk melakukan pemetaan menyeluruh terhadap kebutuhan penyandang disabilitas di wilayah masing-masing. Ia juga menekankan sinergi antarlembaga, termasuk Dinas Pendidikan, Dinas Sosial dan organisasi penyandang disabilitas.
Lebih lanjut, Heri menyatakan bahwa akses disabilitas tidak boleh terbatas pada sektor pendidikan saja. Layanan kesehatan, transportasi umum, serta pelayanan administrasi publik juga harus semakin ramah disabilitas.
“Jawa Tengah yang maju adalah Jawa Tengah yang inklusif. Tidak boleh ada satu pun warga yang tertinggal dalam pembangunan,” pungkasnya.