Sebelumnya, dalam rapat percepatan penanganan bencana tanah bergerak, Ahmad Luthfi menekankan bahwa relokasi tidak hanya soal memindahkan tempat tinggal, tetapi juga memastikan keberlanjutan kehidupan sosial dan ekonomi warga.
“Hadirnya negara adalah memberikan kepastian agar masyarakat di huntap bisa eksis dan mandiri. Inilah negara yang kita tunggu-tunggu,” katanya.
Bencana tanah bergerak di Desa Padasari terjadi pada Senin, 2 Februari 2026, setelah hujan lebat mengguyur wilayah tersebut. Pergerakan tanah terpantau sejak malam hari dan hingga kini masih berlangsung. Sebanyak sekitar 250 rumah terdampak, dengan lebih dari seribu jiwa mengungsi di sejumlah titik pengungsian.
Pemerintah daerah telah menetapkan status Tanggap Darurat Bencana selama 14 hari dan mengaktifkan Posko Komando untuk memastikan penanganan terkoordinasi. Layanan yang disiapkan meliputi dapur umum dengan kapasitas sekitar 1.050 porsi setiap kali makan, layanan kesehatan, serta distribusi logistik satu pintu.
Sebagai bentuk dukungan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyalurkan bantuan penanganan darurat senilai total Rp 338,04 juta, terdiri atas logistik makanan dan nonmakanan dari BPBD Provinsi Jawa Tengah senilai Rp 35,2 juta, bantuan Dinas Sosial senilai Rp 212,07 juta, beras dua ton dari Dinas Ketahanan Pangan senilai Rp 27 juta, obat-obatan dari Dinas Kesehatan senilai Rp 11,77 juta, serta seragam dan perlengkapan sekolah dari Dinas Pendidikan senilai Rp 52 juta.
Selain itu, bantuan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp 120 juta juga disiapkan untuk disalurkan kepada kepala desa setempat guna mendukung kebutuhan mendesak warga terdampak.*