Sumber pendanaan program welfare state memiliki variasi yang beragam. Pengalaman di sejumlah negara menunjukkan adanya pengaruh ideologi partai terhadap model pendanaan welfare state. Partai yang cenderung sosialis menekankan sumber pendanaan dari pajak progresif, sementara partai yang cenderung liberal lebih menekankan kontribusi individu sebagai sumber pendanaan (Schmidt, 2021). Namun dalam praktiknya, pendanaan welfare state umumnya dilakukan melalui skema bersama antara negara, swasta, dan individu dengan komposisi yang beragam.
Dalam konteks Jawa Tengah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tentu tidak akan mencukupi, terlebih dengan dinamika kebijakan transfer keuangan daerah dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, pola pembiayaan welfare state secara gotong royong dalam tata kelola pemerintahan (collaborative governance in finance) menjadi penting. Kerangka pendanaan program melibatkan berbagai pemangku kepentingan di luar APBD, antara lain melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility), zakat, infak, sedekah, serta kerja sama dengan perguruan tinggi.
Pada akhirnya, program-program yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat memerlukan partisipasi publik, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi. Berbagai kanal partisipasi, baik daring maupun melalui Kantor Gubernur Rumah Rakyat, menjadi ruang bagi masyarakat untuk terlibat secara lebih substantif.
Penulis: Wahid Abdulrahman, Wakil Ketua TPPD Jawa Tengah.***