Untuk menggairahkan investor, pemerintah juga memberi insentif keringanan pajak kepada para pemodal, yang menerapkan prinsip usaha ramah lingkungan. Pemprov Jateng sesuai kewenangannya, bisa memberikan kewenangan pajak air permukaan dan BBNKB Kendaraan.
“Syarat ajukan keringanan ada 15 parameter, misal penetapan upah minimal, tenaga kerja tercover BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, ada lagi satu klausul menggunakan EBT. Itu wajib, kalau tidak itu gugur,” tegas Sakina.
Pada CJREIF 2025 ditawarkan sejumlah peluang investasi, di antaranya, pembangunan pembangkit tenaga minihidro di Banjaran dan Logawa-Banyumas. kedua ada pengembangan pembangkit listrik tenaga geothermal di Candi Umbul Telomoyo, kemudian ada pembangkit listrik geothermal dan ekstraksi mineral-Geo Dipa Energy. Adapula pengembangan pembangkit listrik geothermal Baturraden-Banyumas, dan pengolahan sampah menjadi bahan bakar atau refused derived fuel di Grobogan.
Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan, Jawa Tengah memiliki posisi strategis dalam upaya transisi energi. Dia mengungkapkan, wilayah yang dipimpin Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, menjadi jantung manufaktur daerah yang menyumbang 35 persen total PDRB, dan 3 persen PDB Indonesia.
Tercatat, potensi EBT di Jateng cukup besar, meliputi energi surya 194.280 MWp, potensi energi angin 6.003 MW, bioenergi 105 MW, dan potensi energi air 730.3 MW.
Karenanya. Fabby merekomendasikan lima langkah agar transisi EBT di Jateng semakin mulus. Yakni, menyusun peta jalan investasi hijau, membentuk unit khusus layanan investasi hijau, meluncurkan kawasan industri khusus energi hijau, pembiayaan dan pengembangan sumber daya manusia yang ramah lingkungan.
“Kesempatan untuk transisi energi tidak terbuka selamanya. Negara lain sedang bergerak cepat. Dengan posisi, potensi dan visi yang dimiliki Jawa Tengah, berpeluang menjadi daerah yang mampu memimpin dalam investasi hijau di Indonesia,” tutup Fabby.