SEMARANG – Investor pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) segera merealisasikan operasional dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) di Jawa Tengah. Desakan tersebut muncul karena seluruh persiapan dinilai telah rampung, namun ribuan calon penerima manfaat di Karimunjawa, Kabupaten Jepara, dan sejumlah wilayah pelosok Kabupaten Demak hingga kini masih menunggu dimulainya program.
Investor pembangunan SPPG, Rendra, mengatakan pihaknya telah menuntaskan berbagai kebutuhan operasional, mulai dari penyediaan lahan, pembangunan dapur SPPG, penyiapan jaringan distribusi logistik, hingga koordinasi dengan pemerintah desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan pelaku UMKM setempat.
Menurut Rendra, pengalaman mengerjakan berbagai proyek di Karimunjawa membuat timnya telah memahami karakteristik wilayah kepulauan, sehingga konsep operasional SPPG disusun secara matang dengan mempertimbangkan berbagai tantangan yang ada.
"Kami sudah memahami kondisi lapangan. Jaringan penyedia material, transportasi laut, hingga mitra di Karimunjawa sudah terbentuk sejak lama. Jadi ketika dipercaya mengelola SPPG, kami sebenarnya sudah sangat siap untuk langsung bekerja," kata Rendra, Selasa (30/6).
Baca Juga: Dua Warga Demak Jadi Korban Tabrakan Motor dan Truk di Pasar Pecangaan Jepara
Ia menjelaskan, tantangan utama pelaksanaan MBG di wilayah 3T bukan terletak pada pembangunan dapur, melainkan pada distribusi logistik yang sangat dipengaruhi kondisi cuaca dan transportasi laut.
Sebagai langkah antisipasi, pihaknya telah menyiapkan armada kapal barang untuk mendukung distribusi bahan pangan dan kebutuhan operasional menuju Karimunjawa. Sistem distribusi juga dirancang menggunakan titik konsolidasi sebelum bahan pangan disalurkan ke masing-masing wilayah pelayanan.
Selain itu, Rendra mengungkapkan pihaknya juga menyiapkan pembangunan fasilitas cold storage atau gudang penyimpanan berpendingin sebagai cadangan bahan pangan ketika cuaca buruk menghambat pelayaran.
Meski fasilitas tersebut belum diatur secara khusus dalam petunjuk teknis BGN, menurutnya keberadaan cold storage sangat penting agar pelayanan MBG tetap berjalan tanpa terganggu kondisi cuaca.
"Kalau cuaca buruk dan kapal tidak bisa berangkat, stok bahan pangan tetap tersedia. Jadi pelayanan makan bergizi kepada anak-anak tidak sampai berhenti," ujarnya.
Tak hanya berfokus pada pemenuhan gizi, operasional SPPG juga dirancang untuk menggerakkan perekonomian masyarakat setempat. Pemerintah desa, BUMDes, UMKM hingga nelayan akan dilibatkan sebagai pemasok bahan pangan.
Baca Juga: 2.596 Keluarga Klaten Tinggalkan Status Penerima PKH, Siap Melangkah Mandiri
Menu MBG nantinya juga disesuaikan dengan potensi lokal, terutama hasil laut yang sedang musim seperti cumi-cumi, tongkol, dan tenggiri.
"Harapan kami, program ini tidak hanya meningkatkan gizi anak-anak, tetapi juga menggerakkan perekonomian masyarakat lokal melalui UMKM, BUMDes, dan nelayan," katanya.