“Setiap daerah yang mampu menjaga stabilitas politik dan keamanan akan membuka peluang lebih besar bagi keberhasilan pembangunan. Karena itu Forkopimda harus diaktifkan. Forkopimda yang kompak akan mampu mendeteksi dan mencegah potensi konflik lebih cepat, memperkuat pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, serta mencegah terjadinya praktik-praktik korupsi di daerah. Dasar hukumnya sudah jelas,” ujar Mendagri.
Mendagri juga mendorong seluruh daerah untuk menghidupkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial sebagai instrumen penting dalam menjaga kondusivitas wilayah. Ia turut menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta atas dukungan dan penyelenggaraan kegiatan tersebut.
Sementara itu, Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan apresiasi kepada para gubernur, bupati, dan wali kota yang selama ini menjalin komunikasi intensif dengan BPS serta mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai momentum penting untuk memperoleh data ekonomi yang akurat bagi perencanaan pembangunan daerah. Amalia menjelaskan bahwa wilayah Jawa-Bali dihuni oleh sekitar 162,87 juta penduduk atau 57,22 persen dari total penduduk Indonesia. Menurutnya, besarnya jumlah penduduk tersebut menjadi peluang sekaligus tantangan karena bonus demografi hanya akan memberikan manfaat apabila dikelola dengan baik melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penciptaan lapangan kerja.
“Bonus demografi tidak otomatis menjadi bonus apabila kita gagal mengelolanya dengan benar. Karena itu, data yang akurat menjadi sangat penting untuk mendukung pengambilan kebijakan yang tepat,” jelasnya.
Kegiatan ini dihadiri oleh para gubernur, bupati, wali kota, pimpinan TNI-Polri, kejaksaan, serta seluruh unsur Forkopimda Regional Jawa-Bali. Turut mendampingi Menko Polkam dalam kegiatan tersebut Sesmenko Polkam, Letjen TNI Mochammad Hasan, para deputi dan staf khusus Kemenko Polkam.***